“Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan itu apa. Gambaran-gambaran seperti itu yang sampai sekarang saya lihat swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi. Hanya disuguhkan rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal.”
Demikian kritik Presiden Jokowi kepada kementerian dan lembaga negara dalam rapat terbatas dengan para menteri Oktober lalu. Kritik ini beliau sampaikan sebab realisasi keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih rendah. Padahal peran serta swasta ini sangat diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan infrastruktur Indonesia yang bernilai Rp4,900 triliun selama 5 tahun. Pasalnya, anggaran infrastruktur APBN Indonesia hanya berkisar Rp1,900 triliun atau sekitar 40%-nya saja (sumber: Detik – Jokowi ke Menteri: Swasta hanya Disuguhi Rencana Investasi tanpa Kalkulasi).
Tunggu, Rp4.900 triliun? Betul, pemerintahan Jokowi-JK ini memang relatif ambisius untuk segera membangun Indonesia. Lihat saja proyek infrastruktur untuk penguatan konektivitas dalam 5 tahun ini.
Pembangunan infrastruktur ini memang seharusnya dipercepat mengingat
#1 Infrastruktur merupakan pondasi utama pembangunan
Infrastruktur yang kurang baik akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Contohnya semen. Semen yang rata-rata harganya Rp65.000 di Jawa ini bisa berharga Rp1 – 2 juta di distrik pedalaman Papua. Pasalnya fasilitas jalan yang ada sangat kurang sekali, butuh 2 hari untuk ke distrik di pegunungan tengah Papua. Alhasil, semen tersebut diantarkan melalui pesawat dan, dengan demikian, harganya jadi melambung tinggi (sumber: Detik – Ini Penyebab Harga Semen di Papua Rp2 Juta/Sak).
Masalahnya pun tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan mahalnya harga semen, masyarakat pun kesulitan bila hendak membangun rumah. Akhirnya, bangunan yang dibuat pun seadanya. Ini baru semen, belum lagi bila melihat kebutuhan yang lain seperti BBM yang juga mahal. Alhasil, kesejahteraan masyarakat pun merosot jauh bila dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur yang baik.
#2 Indonesia tertinggal dibanding negara berkembang lainnya
Untuk memperlancar pembangunan, suatu negara harus mampu memindahkan barang secara efisien. Hal ini tercermin dalam indeks kinerja logistik (Logistics Performance Index) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Berikut LPI 2016:
Berdasar tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia setara dengan Vietnam, namun tertinggal jauh dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Kondisi logistik dan distribusi ini berpengaruh pada biaya barang yang diperdagangkan. Kondisi yang buruk akan meningkatkan biaya barang seperti pada contoh harga semen di daerah pegunungan tengah Papua tadi.
Sementara itu, kondisi infrastruktur yang baik, selain mampu mengurangi biaya ekonomi, juga mampu membuka peluang pada investasi pembangunan lainnya. Lantas apa saja yang telah dicapai pemerintahan Jokowi – JK dalam 2 tahun ini? Walaupun proyek infrastruktur umumnya baru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang, namun dampaknya mulai terasa (sumber: situs Presiden RI – Dampak Pembangunan Infrastruktur Mulai Terasa):
- Pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan. Pembangunan jalan tol memungkinkan turunnya biaya operasional perusahaan. Hal ini mendorong naiknya nilai investasi di Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya bernilai Rp10 triliun di tahun 2014 menjadi Rp15 triliun di tahun 2015.
- Pembukaan jalur tol Cipali. Pembukaan jalur tol Cikopo – Palimanan di kota Cirebon, Jawa Barat pun telah memberikan dampak positif. Kota yang mengandalkan sektor pariwisata ini telah membangun 30 hotel baru dalam 2 tahun terakhir.
- Meningkatnya produksi sektor industri pengolahan di Banten. Akibat meningkatnya pembangunan infrastruktur dan himbauan pemerintah untuk menggunakan baja produksi dalam negeri; pada triwulan III 2015, sektor industri pengolahan tumbuh 3,44 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2015 yang hanya tumbuh 2,58 persen.
Demi efisiennya biaya ekonomi serta terbukanya berbagai peluang pembangunan maka, mau tidak mau, pemerintah memang harus bersegera membangun infrastruktur, khususnya di daerah yang selama ini sulit dijangkau dan akhirnya tidak banyak menerima manfaat pembangunan. Namun, bagaimana pendanaan proyek-proyek infrastruktur tersebut?
#1 APBN
Sumber dana utama tentu saja APBN yang memang memiliki pos khusus untuk anggaran infrastruktur. Berikut besaran anggaran infrastruktur dalam APBN 2011 – 2016:
Bisa dilihat bahwa sejak 2015, anggaran infrastruktur kita naik pesat dibandingkan periode sebelumnya. Anggaran tahun 2015 bahkan naik Rp100 triliun dibandingkan anggaran tahun 2014. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang baik bagi Indonesia.
Namun demikian, APBN saja tidaklah mencukupi. Anggaran infrastruktur pemerintah bernilai Rp1.900 triliun untuk 5 tahun ini. Sementara visi pembangunan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp4.900 triliun. Lantas dari mana kita memperoleh kekurangan pendanaan ini?
#2 Swasta, BUMN, dan Public-Private Partnership (PPP)
Ini mengapa Presiden Jokowi dalam kritiknya meminta kementerian dan lembaga negara untuk bekerja lebih keras dalam menyiapkan terobosan yang cepat bagi investasi swasta. Pemerintah berharap swasta dapat mengisi sebagian besar kekurangan pendanaan pembangunan infrastruktur senilai Rp3.000 triliun tersebut.
Kondisi investasi di Indonesia saat ini cukup baik. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar Rp453,4 triliun sepanjang Januari-September 2016. Meningkat 13,4% dari periode yang sama tahun lalu. Menurut Kepala BKPM, Thomas Lembong, ini merupakan angka yang baik mengingat perlambatan ekonomi yang sedang terjadi (sumber: Tempo – Investasi Swasta Kuartal III Tumbuh 13,4%).
Namun demikian, di sisi lain, ada peluang-peluang perbaikan yang sebenarnya mampu meningkatkan investasi swasta dan dengan demikian mempercepat pembangunan infrastruktur kita. Apa saja peluang-peluang tersebut?
#1 Perbaikan Gambaran Tawaran Proyek Investasi
Pengusaha (swasta) tentu saja maunya untung. Oleh karena itulah, Presiden Jokowi memerintahkan adanya kalkulasi awal. Hal ini penting untuk menilai layak tidaknya suatu proyek dikerjakan. Dalam proyek Jembatan Suramadu, misalnya, investor memerlukan perhitungan berapa perkiraan orang yang lewat jembatan tersebut, berapa harga tiket tol yang diperbolehkan, apakah pemerintah akan memberi subsidi, dsb.
#2 Koordinasi terkait Proyek Investasi dan Visi yang Lebih Besar
Kritik lain yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kurangnya koordinasi antar kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah. Padahal, selain penting untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, koordinasi ini penting untuk membuat visi yang lebih besar. Visi yang lebih besar ini pada gilirannya juga akan menguntungkan proyek pembangunan itu sendiri sehingga bisa menjadi lebih menarik bagi swasta.
Dalam proyek Jembatan Suramadu, misalnya, pemerintah daerah beserta Kementerian Pariwisata dapat mengembangkan objek pariwisata seperti Jaddih atau bahkan pusat industri semacam Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Dengan berkembangnya sektor industri di Madura, hal ini tentu akan meningkatkan lalu-lintas yang melalui Jembatan Suramadu sehingga akan lebih menguntungkan bagi investor dan pengelolanya.
Untuk mendukung investasi teknologi informasi (internet) di Surabaya, misalnya, selain memperlancar proses persiapan dan perizinan pembangunan infrastruktur itu sendiri; pemerintah daerah dapat membantu pengembangan technopreneurship. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah izin dan meningkatkan intensitas inkubasi usaha pemula teknologi. Munculnya banyak pengusaha teknologi informasi akan menguntungkan investor infrastruktur internet sebab mereka akan lebih mudah mencapai economies of scale bila memiliki banyak pelanggan.
#3 Kepastian Usaha
Menurut Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani, investor sebenarnya menginginkan proyek-proyek yang telah berjalan agar lebih terjamin pengembalian investasinya (sumber: Detik – Pertanyaan Ini Paling Banyak Diajukan Investor Asing). Hal ini tentu saja dapat dimaklumi. Proyek yang berjalan tersendat-sendat akan mengacaukan sumber daya dan keuangan pengusaha yang sebenarnya mungkin bisa digunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan lainnya.
Hal serupa juga terjadi di dunia startup. Walaupun lingkup investasi-awalnya tidak sebesar proyek infrastruktur, namun tingkat kegagalan startup yang begitu tinggi membuat banyak investor khawatir untuk menanamkan modalnya. Hal ini menyebabkan munculnya 3 tahapan investasi umum di mana masing-masingnya memiliki preferensi risiko yang berbeda. Ketiga tahapan tersebut adalah:
- Angel Round. Investor di tahapan ini disebut angel investor. Ini merupakan tahapan awal di mana startup umumnya baru memiliki rencana bisnis dan prototype saja serta baru melakukan tes pasar tahap awal (e.g. tes produk ke teman-teman). Setelah menerima investasi angel ini barulah startup mencobakan produknya ke pelanggan awal untuk melihat minat masyarakat. Risiko gagal di tahap ini sangatlah besar sebab produk startup belum teruji apakah akan diminati pelanggan. Namun, investasi di tahap ini pun lebih kecil daripada tahap selanjutnya.
- Venture Capital Round. Setelah berhasil memperoleh sejumlah pelanggan, startup sudah mengurangi risiko gagalnya secara signifikan. Mereka pun dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu investasi pemodal ventura. Investasi yang ditanamkan di sini memiliki jumlah yang relatif besar, namun dengan risiko gagal yang sudah jauh lebih kecil.
- Public Offering. Setelah startup berhasil menjual produknya dan menjalankan usahanya dalam scope yang besar, risiko gagal pun menjadi minimal. Investasi yang ditanamkan di sini pun jumlahnya jauh lebih besar.
Apabila memungkinkan, kerjasama pemerintah dan swasta juga dapat menggunakan model semacam itu. Pemerintah menyiapkan dan melaksanakan tahap awal pembangunan infrastruktur, sementara pembangunan tahap berikutnya dikerjakan oleh swasta. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah mengeluarkan dana investasi yang relatif kecil sebab baru tahapan awal, sementara swasta memperoleh kepastian berjalannya proyek yang akan mereka kerjakan.
Demikianlah review saya atas pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi – JK ini. Visi pembangunannya memang ambisius, namun itu diperlukan untuk segera mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Selamat 2 tahun Jokowi – JK. 😎😎
Arie Rahayu 